Unduhan Referensi Kearsipan

1. A Manual of Archive Administration Oleh Jenkinson


2. ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families


3. ISAD(G) General International Standard Archival Description


4. ISDIAH International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings


5. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian


6. Kep MenPAN No 34 Th 2004 Tentang Perubahan Pasal 21 Kep MenPAN No 9 Th 2002


7. Kep. Ka ANRI No 06 Th 2002 Tentang Petunjuk Penyesuaian Jabatan Arsiparis


8. KepMenPAN No.09 Thn 2002 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya


9. Keppres No 105 Th 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis


10. Lampiran Ka ANRI No 06 Th 2005


11. Lampiran Ka ANRI No 07 Th 2005


12. Lampiran SEB KPU dan ANRI


13. Modern Archives: Principles and Techniques Oleh Schellenberg


14. Per Ka ANRI No 06 Th 2005 Tentang Pedoman Perlindungan , Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital Negara


15. Per Ka ANRI No 07 Th 2005 Tentang Pedoman Pendataan, Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional


16. Per MenPAN No 22 Th 2008 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas


17. PP No 34 Tahun 1979 Tentang Penyusutan Arsip


18. Rules for Archival Description


19. Encoded Archival Description Versi 2002


20. SE Ka ANRI No 01 Th 1981Tentang Penanganan Arsip Inaktif


21. SEB KPU dan ANRI Tentang Penyelamatan Arsip Pemilu dan Pilkada


22. UU No 7 Th 1971 Tentang Ketentuan-2 Pokok Kearsipan


23. UU No 7 Th 1971 Tentang Ketentuan-2 Pokok Kearsipan- Penjelasannya


24. UU No 8 Th 1997 Tentang Dokumen Perusahaan


25. UU No 11 Th 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


26. UU No 14 Th 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik


27. Cara Menentukan Nilai Guna Arsip


28. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003


29. Jadwal Retensi Arsip Keuangan


30. Standar Gedung Arsip


31. Standar Boks Arsip


32. Standar Penyimpanan Fisik Arsip


33. Standar Penggunaan Kertas


34. UU No 43 Th 2009 Tentang Kearsipan


35. Peraturan Menteri PAN Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya (TAHUN 2009)


36. Juklak Jabatan Fungsional Arsiparis (TAHUN 2009)


37. PERKA ANRI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan


38. Pedoman Akuisisi Arsip Orde Baru


39. Pedoman Penilaian Arsip Bagi Instansi Pemerintah, Badan Usahan dan Swasta


40. Standar Folder dan Guide Arsip


41. PerMenPAN&RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah


42. Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip Berdasarkan Fungsi


43. Pedoman Tata Kearsipan di Daerah


44. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah


45. Panduan Pembakuan Istilah Komputer


46. Panduan Pengembangan Koleksi Perpustakaan


47. Criteria for Price Indexes for Printed Library Material


48. Pedoman Pengelolaan Software


49. Conditions for Exhibiting Library and Archival Materials


50. ISSN


51. Publication and Documentation in Library and Archives


52. Juklak Jabfung Pustakawan dan Angka Kreditnya (Tahun 2003)


53. E-Government Metadata Standard


54. Representation Language for International Interchange


55. MARC-21 Format: Backgrounds and Principles


56. Syntax for Document Object Identifier (DOI)


57. ISBD-2004 Revision


58. Metadata for Web-Based Resources Standard


59. MARC Code Lists for Organization


60. Dublin Core Metadata Element Set


61. Metadata for Images in XML Standard


62. MARC-21 XML Schema


63. The Open URL Framework for CSS


64. Bibliographic References


65. Guidelines for Information about Preservation Products


66. PP 28/2012 tentang Kearsipan (New)


67. Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis


68. Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan, Serta Penyerahan Arsip Terjaga


69. Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik


70. SE ANRI & KPU tentang Pemilu Tahun 2012 (Terbaru)


71. Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Arsiparis

Penyusutan Arsip

PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS

Pendahuluan
Dewasa ini belum banyak yang mengenal adanya penyusutan arsip dinamis. Kondisi ini terjadi karena belum memasyarakatnya masalah kearsipan di negara kita, dan juga ilmu kearsipan di Indonesia belum begitu berkembang. Dampak yang ditimbulkan adalah sangat luas terutama bagi perkembangan Ilmu Kearsipan itu sendiri dan juga bagi pemasyarakatan masalah kearsipan. Sehingga timbul masalah penyusutan arsip dinamis, seperti:
• Kurang adanya kesadaran untuk menyerahkan arsip kepada ANRI
• Perlakuan yang sama antara arsip penting dengan tidak penting
• Sistem yang dipilih tidak tepat
• Kemampuan SDM yang kurang

Isi
Dalam penyusutan arsip diinamis harus selalu berpedoman kepada:
1. UU No 7/1971, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
2. PP No 34/1979, tentang Penyusutan Arsip (Dinamis)
3. SE Ka ANRI No. SE/01/1981, tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan PP tentang penyusutan arsip dinamis. (bagi instansi yang belum memiliki JRA)
4. SE Ka ANRI No. SE/02/1983, tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip.

A. Peraturan Pemerintah No 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip Bab I Pasal 2 disebutkan bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara:
1. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah masing-masing
2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan ke ANRI

Dengan demikian inti dari penyusutan arsip adalah upaya pengurangan arsip yang tercipta baik dengan cara pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan

Dari pengertian penyusutan arsip tersebut di atas ada beberapa hal yang perlu ditelaah den dijelaskan lebih lanjut baik menyangkut komponen serta persyaratan yang perlu dipenuhi.

1. Memindahkan arsip
Memindahkan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan mengandung arti bahwa arsip dinamis yang terdiri dari arsip aktif dan inaktif harus tersimpan secara terpisah. Tujuannya agar arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya masih tinggi atau sering digunakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan (dinamis aktif) mudah ditemukan kembali bila diperlukan. Dan arsip yang frekuensi penggunaannya seudah menurun (arsip dinamis inaktif), mungkin hanya satu kali digunakan, dapat diselamatkan dengan mudah, dengan cara memindahkannya ke pusat arsip sehingga dapat didayagunakan sebagai referensi atau berbagai kepentingan. Sasaran lain hendak dituju adalah kedua jenis arsip tersebut tidak bercampur baur menjadi satu sehingga dapat menyulitkan temu kembali arsipnya.
Pengertian yang kedua adalah bila beban tugas suatu instansi itu luas ataubesar maka arsip aktifnya dapat disimpan di unit pengolah masing-masing. Tetapi bila lingkup kerjanya sempit dan arsip yang dihasilkan juga sedikit maka disarankan untuk memusatkan penyimpanan arsip aktifnya. Kedua cara tersebut bila arsipnya telah mencapai masa inaktif arsip dipindahkan ke pusat arsip sebagai pusat penyimpanan arsip inaktif. Tetapi bila suatu organisasi yang rentang tugasnya kecil dan volume arsipnya sedikit, arsip aktif dan inaktif dapat disimpan secara terpusat pada suatu unit yang ditugaskan untuk mengelolanya.
Pengertian pemindahan arsip aktif ke inaktif dapat dilakukan dari filing cabinet satu ke filing cabinet kedua. Filing kabinet satu berisi arsipaktif dan filing kabinet kedua berisi arsip inaktif. Meskipun pemindahan tersebut dilakukan dalam ruang yang sama asalkan beda tempat penyimpanannya dapat disebut sebagi penyusutan arsip. (arsip inaktif dapat juga disimpan di rak arsip)
Hal lain yang perlu dijelaskan dalam definisi penyusutan sebagaimana tertuang dalam PP 34 tersebut memperlihatkan adanya konsepsi pusat arsip. Pusat arsip (dinamis) adalah tempat penyimpanan arsip inaktif, atau sering disebut recors centre. Manfaat adanya pusat arsip dinamis di samping memperoleh efisiensi dan penghematan, juga dalam rangka pendayagunaan arsipinaktif. Arsip inaktif dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai referensi atau sumber informasi organisasi.
Fungsi dari pusatarsip dinamis adalah untuk menghindarkan terjadinya penumpukan arsip inaktif di unit kerja. Dengan demikian mengurangi beban bagi unit kerja juga memudahkan perawatannya. Adanya pusat arsip dinamis dapat memberikan kepastian terhadap arsip-arsip yang bernilai guna permanen. Dan yang lebih penting lagi adalah terjadinya efisiensi baik penggunaan ruanganm, peralatan, tenaga, dan waktu.

2. Memusnahkan arsip
Prosedur pemusnahan arsip adalah sbb:
a. Pemusnahan arsip dapat dilakukan untuk arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan lagi atau bagi yang mempunyai JRA, arsip tersebut telah melampaui jangka waktu penyimpanan.
b. Pemusnahan arsip-arsip yang mempunyai penyimpanan 10 tahun lebih, dilakukan dengan ketetapan pimpinan lembaga-lembaga negara yang terkait. Misalnya arsip kepegawaian harus menyertakan ANRI dan BAKN
c. Pemusnahan arsip secara total harus disaksikan oleh dua orang pejabat bidang hukum atau bidang pengawasan dari lembaga yang bersangkutan.
d. Untuk pelaksanaan pemusnahan harus dibuat Daftar Pertelaan Arsip

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memusnahkan arsip yaitu dengan bahan kimia, pembakaran, atau pulping (dibubur), dan dicacah,

3. Menyerahkan arsip ke ANRI
Selanjutnya dalam hal penyusutan untuk penyerahan arsip ke ANRI, prosedur pelaksanaannya sbb:
a. Penyerahan arsip ke ANRI dilakukan untuk arsip yang memiliki nilai guna sebagai bahan pertanggungjawaban nasional, tetapi sudah tidak diperlukan lagi untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari dan juga setelah melampaui jangka waktu penyimpanannya.
b. Bagi arsip-arsip yang disimpan oleh lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintah di tingkat pusat harus diserahkan ke ANRI . Sedangkan bagi yang ada di tingkat daerah harus diserahkan ke Arsip Nasional Wilayah

B. Mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusutan arsip adalah nilai guna arsip dan JRA
Surat Edaran Kepala ANRI No SE/02/1983 dalam pendahuluan khusus disebutkan bahwa penentuan nilai guna arsip merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kegiatan penyusutann arsip dan mutlak perlu dilaksanakan dalam tata kearsipan. Penentuan nilai guna merupakan kegiatan untuk memilahkan arsip ke dalam kategori:
a. Arsip yang bernilai guna permanen yang harus disimpan
b. Arsip yang bernilai guna sementara yang dapat dimusnahkan dengan segera atau di kemudian hari